reorientasiidentitas demokrasi Indonesia di era pasca reformasi. Peristiwa besar lainnya yang akan terjadi adalah penyelenggaraan Asian Games 2018, kompetisi olahraga negara-negara sebenua Asia, yang bertempat di Jakarta pada bulan Agustus nanti. Terkait dengan hal ini, salah satu kontributor kami membahas akselerasi pembentukan budaya olahraga di Salahsatu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat Pemerintahsaat itu dianggap tidak perduli bahkan tidak menunjukkan sense of crisis terhadap permasalahan yang dihadapi.. Gerakan mahasiswa di Indonesia kemudian mengalami perubahan dari sebuah gerakan moral menyuarakan masalah-masalah sosial-permasalahan yang sehari-hari dihadapi oleh masyarakat-kemudian berubah menjadi sebuah gerakan politik. Namunsetelah era Namun setelah era reformasi seperti saat ini KUHP banyak mengalami amandemen serta perubahan yang kemajuannya sangat signifikan,dan hal yang demikianlah yang sangat diharapkan masyarakat Indonesia.Saat ini Negara Republik Indonesia telah meratifikasi empat dari enam perjanjian Internasional yang pokok, yaitu CEDAW, CRC, CAT Vay Tiền Online Chuyển Khoản Ngay. Desember 26, 2015 Masa Reformasi Reformasi bukan akhir dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Reformasi merupakan penyelesaian dan jalan yang diambil pasca orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Reformasi dengan berbagai agenda dan rencana pelaksanaanya tidak kemudian berjalan tanpa hambatan. Keadaan politik, sosial, dan ekonomi pasca orde baru masih mengalami kepincangan dan mengganggu sinergisme kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah, LSM, dan masyarakat masih harus bekerja lebih keras lagi demi mencapai tuntutan reformasi yang digaungkan pada tahun 1998. Masih perlu dilakukan upaya perbaikan diberbagai bidang guna penyelenggarakan tata negara yang stabil dan mementingkan hajat masyarakat Indonesia. Ada berbagai permasalahan yang timbul pada masa reformasi. Baik di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, dan budaya terjadi konflik dan perlu segera dilakukan upaya penyelesaian. Salah satu permasalahan bangsa yang timbul pada masa reformasi adalah masalah disintegrasi. Indonesia sebagai negara multikultural memiliki peluang lebih besar dalam masalah disintegrasi bangsa. Hal ini karena banyaknya perbedaan satu sama lain dan kurangnya kesadaran akan persatuan dan kesatuan. Pada masa Orde baru, pemerintahan terpusat pada satu titik, yaituk pemerintahan pusat. Adapun pemerintahan pusat memiliki fungsi menjalankan pemerintahan secara keseluruhan dan menyalurkan pada tingkat yang berada di bawahnya. Namun, pada masa reformasi pemerintahan beralih pada sistem desentralisasi, dimana setiap wilayah provinsi berhak mengatur kehidupannya. Hal ini dengan catatan tetap berpegang teguh dengan peraturan yang telah ditetapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disintegrasi merupakan bagian dari konflik internal yang dapat mengancam sebagian besar negara-negara tidak demokratis dan sedang berkembang dalam presentase sebesar 69,9%. Fenomena konflik internal juga mewarnai kehidupan politik bangsa Indonesia. Cukup banyak akademisi yang berupaya untuk menjelaskan fenomena kekerasan atau konflik yang terjadi di konteks ruang dan waktu yang spesifik. Konflik-konflik internal yang terjadi di berbagai negara bukan tanpa penyelesaian, namun konflik tersebut cenderung tidak menghasilkan suatu resolusi 73, 5% dan cenderung menyebabkan keruntuhan suatu rezim politik 51, 2%. Ada beberapa contoh konflik internal yang terjadi di Indonesia pada masa reformasi. Konflik ini memiliki kecenderungan terkait disintegrasi baik suku maupun wilayah yang merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah. Adapun contoh konflik yang terjadi antara lain Gerakan separatisme yang terjadi di Aceh Perjuangan otonomi Papua dan gerakan separatism Konflik komunal di Maluku Disintegrasi Timor Leste dan berbagai persoalan yang belum tuntas Dan beberapa konflik lokal yang terjadi di Indonesia About The Author doni setyawan Mari berlomba lomba dalam kebaikan. Semoga isi dari blog ini membawa manfaat bagi para pengunjung blog. Terimakasih Peran Pemerintah Pusat dibatasi untuk menangani hanya hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan, kebijakan luar negeri, kebijakan fiskal-moneter dan makroekonomi, peradilan dan agama. Yang tidak kalah penting adalah bahwa Daerah menerima bagian pendapatan yang lebih besar dari produksi sumber daya alam lokal. Sebelumnya, Daerah selalu merasa tidak nyaman melihat mayoritas pendapatan dari sumber daya alam lokal mengalir kepada para pemangku kepentingan di Ibukota Jakarta. Namun, karena tidak setiap daerah di Indonesia diberkati dengan sumber daya alam yang melimpah, kesenjangan di antara daerah kaya dan miskin meningkat. Seiring dengan kekuasaan, korupsi juga terdesentralisasikan ke tingkat daerah. Muncul “negara-negara bayangan” tempat elit daerah memegang kendali kekuasaan, bisnis dan aliran dana. Salah satu korban dari era baru ini adalah lingkungan hidup Indonesia. Izin-izin penebangan dan pertambangan dalam skala besar diberikan oleh otoritas lokal terutama di pulau-pulau yang kaya sumber daya seperti Sumatera dan Kalimantan sebagai ganti bayaran uang yang besar. Pemberian izin ini biasanya dilakukan tanpa proses administratif maupun pengawasan yang layak. Sekarang, hampir 20 tahun kemudian, konsekuensi dari tindakan-tindakan ini masih tetap terasa karena sering ada ketidakjelasan tentang ukuran wilayah konsesi karena pemerintahan yang lemah di era pasca-Suharto. Proses desentralisasi juga disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan di daerah-daerah di Indonesia. Kekerasan ini terkait kuat dengan aspek etnis atau agama karena munculnya persaingan untuk posisi politik lokal dalam kaitannya dengan kebangkitan identitas daerah. Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, kunjungi bagian Kekerasan Etnis dan Agama. Pemerintahan Bacharuddin Habibie 1998-1999 Bacharuddin Jusuf Habibie, adalah wakil presiden selama masa jabatan presiden sebelumnya, Suharto. Dia menggantikan Suharto pada tahun 1998 ketika Suharto turun dari kursi kepresidenan. Namun, hal ini tidak mengakhiri sistem politik yang telah diterapkan selama Orde Baru. Banyak orang Indonesia sangat mencurigai Habibie karena kedekatannya dengan Suharto yang telah menjadi sosok ayah bagi Habibie dan fakta bahwa dia adalah pemain penting dalam sistem patronase politik Suharto. Penolakan Habibie untuk memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap harta kekayaan Suharto hanya memperkuat rasa ketidakpercayaan ini. Habibie tidak memiliki pilihan lain selain meluncurkan program-program reformasi. Dia akan melakukan "bunuh diri politik" jika tidak mematuhi tuntutan masyarakat Indonesia itu. Selama masa kepresidenan Habibie, 30 undang-undang UU baru disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, beberapa di antaranya ditandai dengan perbedaan-perbedaan fundamental dengan perpolitikan di masa lampau. Sejumlah tindakan reformasi penting adalah Dimulainya kebebasan pers Pemberian izin pendirian partai-partai politik dan serikat-serikat buruh baru Pembebasan tahanan-tahanan politik Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode lima tahun Desentralisasi kekuasaan ke daerah Keputusan penting lainnya adalah penjadwalan pemilihan umum baru, yang diselenggarakan pada bulan Juni 1999. Kendati begitu, parlemen belum mempunyai niat untuk mengurangi pengaruh politik militer dan memerintahkan penyelidikan terhadap kekayaan Suharto. Indonesia memasuki masa peningkatan kekerasan di daerah. Jawa Timur dilanda pembunuhan misterius yang mungkin dilakukan oleh unit-unit tentara sementara kekerasan agama berkobar di Jakarta, Ambon Maluku, Kupang Nusa Tenggara Timur beserta Kalimantan Barat. Selain itu, ada tiga daerah yang memberontak terhadap Pemerintah Pusat Aceh Sumatera, Irian Jaya Papua dan Timor Timur. Ini semua menghasilkan kondisi yang membuat para investor asing sangat ragu-ragu untuk berinvestasi, sehingga menghambat pemulihan ekonomi Indonesia. Tidak kalah penting adalah pembersihan sektor keuangan Indonesia, yang telah menjadi jantung dari Krisis Keuangan Asia di akhir tahun 1990-an. Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN, didirikan pada Januari 1998, menjadi sebuah lembaga yang kuat yang melakukan serangkaian kegiatan terpadu dan komprehensif mencakup masalah seperti program liabilitas bank, pemulihan dana negara, restrukturisasi perbankan, restrukturisasi pinjaman bank, dan penyelesaian sengketa kepemilikan saham. Kasus Timor Timur adalah salah satu hal yang menyebabkan banyak konflik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Timor Timur telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1975 tetapi diinvasi oleh Indonesia pada tahun berikutnya. Hal ini tidak mengakhiri keinginan Timor Timur untuk merdeka. Habibie memiliki sikap terbuka terhadap kemerdekaan Timor Timur. Dia menyatakan bahwa jika Timor Timur menolak status provinsi otonomi khusus di Indonesia, maka Timor Timur dapat merdeka. Pernyataan Habibie ini tidak disetujui oleh Tentara Nasional Indonesia TNI yang sangat ingin mencegah pemisahan Timor Timur dari Indonesia. Menurut pihak TNI, pemisahan Timor Timur itu berbahaya bagi persatuan Indonesia karena dapat menyebabkan efek domino di provinsi-provinsi lain. Diputuskan bahwa rakyat Timor Timur boleh membuat keputusan ini melalui referendum. Hasil referendum ini adalah bahwa 78% pemilih memilih untuk merdeka. Tentara Indonesia kemudian bereaksi dengan menyerang banyak wilayah di Timor Timur, menewaskan lebih dari seribu orang. Reputasi Habibie rusak parah akibat hilangnya kendali atas situasi politik di Timor Timur. Meskipun unit tentara dan milisi sipil yang melakukan tindak kekerasan ekstrim, Habibie secara pribadi dianggap bertanggung jawab sebagai presiden yang menjabat. Selain itu, Habibie sendiri dikaitkan dengan skandal korupsi besar yang melibatkan Bank Bali. Bank ini menerima dana dari BPPN untuk rekapitalisasi tetapi - diduga - hampir setengah dari dana tersebut digunakan oleh tim kampanye Habibie. Pemilihan Tahun 1999 Setelah tahun 1955, masyarakat Indonesia harus menunggu selama 44 tahun untuk menyaksikan contoh lain dari pemilihan parlemen yang bebas dan adil. Dalam Pemilihan Umum Pemilu 1999 masyarakat memilih partai politik, bukan individu. Karena tidak ada batasan untuk pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari program reformasi, Indonesia menyaksikan menjamurnya partai-partai baru. Tidak kurang dari 48 partai diizinkan untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun 1999, meskipun sebagian besar partai-partai ini memainkan peran yang tidak signifikan. Kebanyakan partai politik itu hanya bisa mengandalkan sedikit dukungan saja dari masyarakat. Dalam perpolitikan modern Indonesia, sebuah partai politik pada dasarnya adalah kendaraan politik untuk individu tertentu dan bukan lembaga yang mengekspresikan ideologi atau visi bersama. Karena hanya beberapa orang bisa mengandalkan dukungan publik selama Pemilu 1999, kebanyakan partai politik ditakdirkan untuk menerima sedikit suara. Salah satu dari tokoh-tokoh tersebut adalah Megawati Soekarnoputri, puteri Presiden pertama Indonesia Soekarno. Dia telah mendirikan sebuah partai baru PDI-P Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tahun 1998 setelah dikeluarkan dari PDI Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1996. Karena warisan ayahnya dan perlawanannya terhadap Orde Baru menjelang akhir pemerintahan Suharto, ia menikmati popularitas yang tinggi terutama di Jawa dan Bali. Mirip dengan ayahnya, dia menekankan persatuan nasional dan mengkampanyekan nasionalisme sekuler. Tokoh nasional populer lainnya yaitu Abdurrahman Wahid yang telah mendirikan PKB Partai Kebangkitan Bangsa pada tahun 1998. Sebelumnya, dia menjabat sebagai ketua organisasi Muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama NU, tapi kemudian mengarahkan tujuannya untuk menjadi presiden. Wahid mengkampanyekan sejenis nasionalisme toleran dan mengandalkan dukungan populer dari masyarakat Muslim tradisional sebagian besar di Jawa. Habibie, presiden Indonesia yang menjabat, memiliki ambisi untuk mempertahankan posisinya. Meskipun tidak begitu populer, dia bisa mengklaim bahwa dia yang telah meluncurkan program reformasi dan bisa mendapatkan keuntungan dari mesin politik Golkar Golongan Karya yang kuat dan yang membentang sampai ke tingkat desa. Terakhir, Amien Rais, tokoh oposisi terhadap Orde Baru Suharto, bergabung dalam perlombaan dengan Partai Amanat Nasional-nya PAN dan seorang outsider yang patut diperhitungkan. Satu hal yang penting selama Pemilu ini adalah bahwa kursi di parlemen akan dibagi dua. Pulau Jawa menerima setengah dari kursi sementara separuh lainnya dibagi ke pulau-pulau lain. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi posisi dominan Jawa dalam perpolitikan nasional. Namun, karena Jawa memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi dari luar Jawa, pada dasarnya tersirat bahwa suara non-Jawa lebih kuat dibanding suara Jawa. Situasi ini akan menyebabkan konsekuensi yang luar biasa untuk pemilu ini. Pemilu Legislatif Indonesia 1999 1999 PDI-P 34% Golkar 22% PKB 13% PPP 11% PAN 7% Sekitar 90 persen dari pemilih Indonesia datang untuk memberikan suara mereka pada tanggal 7 Juni 1999. Seperti dugaan sebelumnya, PDI-P menerima sebagian besar suara 34 persen dengan Golkar pada posisi kedua 22 persen. Namun, kedua partai tersebut mendapat alokasi jumlah kursi yang hampir sama dalam parlemen karena PDI-P menerima sebagian besar suara dari pulau Jawa, sementara Golkar menikmati suara terbanyak dari luar Jawa. Pada bulan Oktober, Habibie harus menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan MPR. Pidato ini adalah laporan tentang kinerjanya sebagai presiden dan kinerja kebijakan selama masa kepresidenannya. Pidatonya ditolak oleh mayoritas anggota MPR. Setelah penolakan ini, Habibie memutuskan untuk menghentikan ambisinya menjadi presiden pada tahun 1999. Ini berarti bahwa sekarang hanya ada dua orang yang menikmati dukungan politik yang signifikan untuk menjadi presiden berikutnya dari Indonesia yaitu Megawati dan Wahid. Di sesi lain, MPR Indonesia akhirnya memilih Wahid sebagai presiden baru. Megawati menjadi wakil presiden baru dan Rais terpilih sebagai ketua MPR. Masa Kepresidenan Abdurrahman Wahid 1999-2001 Dalam rangka mendirikan koalisi yang luas, Wahid menunjuk anggota dari berbagai partai politik serta perwira TNI sebagai menteri untuk kabinetnya. Tapi komposisi yang beragam ini juga mengimplikasikan kurangnya kohesi dalam kabinet dan, terlebih lagi, hanya berisi beberapa tokoh reformis saja. Wahid melakukan upaya untuk mengurangi peran politik TNI namun hal ini menyebabkan konflik dan kemudian hilangnya dukungan dari TNI. Tanpa dukungan dari TNI, hanya ada sedikit cara untuk bertahan sebagai presiden Indonesia yang saat itu dilanda konflik dan kekerasan di banyak daerah. Kerusuhan-kerusuhan di daerah ini membutuhkan intervensi TNI namun karena konflik dengan Wahid, TNI tampaknya tidak tertarik menyelesaikan atau mengintervensinya yang mengakibatkan merosotnya kekuasaan Presiden Wahid. Kasus-kasus korupsi tampaknya masih sangat sering terjadi. Pada tahun pertamanya sebagai presiden, Wahid memecat tujuh menteri yang semua - diduga - terlibat dalam kasus korupsi. Empat dari menteri-menteri tersebut berasal dari empat mitra koalisi yang paling penting PDI-P, Golkar, PPP dan PAN. Ini membuat Wahid menjadi semakin terisolasi. Dan - lebih parah lagi - Wahid sendiri juga dikaitkan dengan dua skandal korupsi yang akhirnya menyebabkan pemakzulannya. Kedua skandal itu dikenal sebagai 'Buloggate' dan 'Bruneigate', masing-masing melibatkan ketidakjelasan penggunaan dana publik. MPR Indonesia melihat ini sebagai kesempatan besar untuk memakzulkan Wahid dan Megawati kemudian ditunjuk menjadi presiden, sementara Hamzah Haz pemimpin PPP menjadi wakil presiden yang baru. Masa Kepresidenan Megawati Soekarnoputri 2001-2004 Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru Suharto, almarhum Ir Soekarno Presiden Indonesia yang pertama menjadi simbol oposisi terhadap pemerintah. Soekarno adalah pahlawan nasional yang telah mengabdikan hidupnya untuk - dan berhasil - mencapai kemerdekaan. Sebagian besar pengunjuk rasa anti-Suharto lahir selama rezim Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade dan karena itu mereka mungkin hanya memiliki sedikit pengetahuan mengenai era pra-Suharto. Tetapi bagi mereka Soekarno mewakili kebebasan, kemerdekaan dari Suharto. Oleh karena itu menjadi logis bahwa puterinya, Megawati, bisa mengandalkan dukungan besar dari masyarakat. Namun, dukungan ini hanya didasarkan pada statusnya sebagai puteri Soekarno dan tidak didasarkan pada visi politiknya maupun keterampilannya. Kabinetnya tidak banyak berbeda dari kabinet awal Wahid berisi basis partai-partai yang beragam dan perwira TNI juga terwakili dengan baik. Megawati sendiri tidak melakukan banyak pengambilan keputusan, dia menyerahkannya pada para menterinya. Tidak ada tanda-tanda bahwa masalah korupsi ditangani sementara status quo dalam pemerintahan berlanjut. Namun, meskipun Megawati sendiri tidak tampak sangat mendukung reformasi politik, proses reformasi sebenarnya telah dirintis pada tahun 1999 ketika parlemen mulai merancang banyak UU baru termasuk amandemen-amandemen konstitusi yang akan berlaku efektif selama kepresidenan Megawati. Langkah-langkah reformasi ini menyiratkan peningkatan signifikan dalam checks and balances demokratis yang mengakhiri kemungkinan kembalinya rezim otoriter. Kebijakan-kebijakan reformasi ini menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, bukan Pemerintah Pusat. Selain itu, cabang-cabang eksekutif dan legislatif dipisahkan dengan lebih ketat. Pendahulu Megawati Wahid melakukan upaya kuat untuk mengurangi pengaruh TNI yang benar-benar melemahkan posisinya, tetapi Megawati tidak berniat untuk ikut campur dengan urusan TNI. Akibatnya, TNI kembali mendapatkan sejumlah pengaruh dalam politik. Apalagi, perkembangan internasional juga meningkatkan peran TNI. Setelah serangan 11 September 2001 terhadap Menara Kembar di New York, pemerintah Amerika Serikat melanjutkan kerjasama dengan militer Indonesia yang sempat terhenti sejak partisipasi TNI dalam kekerasan di Timor Timur di tahun 1999 untuk memerangi terorisme internasional. Meskipun MPR telah berhati-hati dalam mengurangi peran politik tentara, Panglima Besar TNI lah yang menyatakan pada tahun 2004 bahwa fraksi TNI harus dihapuskan dari MPR. Seorang perwira TNI yang ingin aktif dalam dunia politik harus mengundurkan diri terlebih dulu dari posisinya di TNI. Reformasi ini direalisasikan tetapi tidak berarti mengakhiri pengaruh politik TNI dalam masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, TNI adalah kekuatan yang besar karena para mantan jenderal yang ingin aktif dalam politik masih bisa mengandalkan jaringan di dalam TNI, apalagi, tentara masih terlibat dalam kegiatan-kegiatan usaha di daerah. Lanjut Baca Analisis Pemerintahan Susilo Bambang YudhoyonoLanjut Baca Analisis Pemerintahan Joko Widodo Poll Indonesia Investments Who would you vote for in Indonesia's 2019 presidential election? Voting possible 12 April 2018 - 17 April 2019 Results Joko Widodo Prabowo Subianto No opinion Someone else Total amount of votes 16331 Masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia pasca reformasi adalah? Munculnya pertualangan politik Banyak pengangguran Banyak tuna wisma Banyak bank yang tutup Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah B. Banyak pengangguran. Dilansir dari Ensiklopedia, masalah sosial yang dihadapi bangsa indonesia pasca reformasi adalah Banyak pengangguran. [irp] Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Munculnya pertualangan politik adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Banyak pengangguran adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. [irp] Menurut saya jawaban C. Banyak tuna wisma adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban D. Banyak bank yang tutup adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. [irp] Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah B. Banyak pengangguran. [irp] Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah. Perkembangan Bangsa Indonesia Pada Masa Reformasi. Perkembangan kehidupan bangsa Indonesia pada masa reformasi hingga pada saat ini di lihat dari faktor kehidupan sosial, kehidupan pendidikan, dan kebudayaanya dapat kita simak pada ulasan di bawah ini. 1. Kehidupan Sosial Masyarakat di Masa Reformasi. Kehidupan masyarakat Indonesia pada awal masa reformasi sempat diwarnai dengan terjadinya konflik sosial yang bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang tidak stabil akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik dan mengakibatkan seringnya terjadi gesekan - gesekan dalam masyarakat. Namun, seiring dengan keberhasilan pemerintah dimasa reformasi dalam mengatasi maslah-masalah yang tengah dihadapi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia berangsur-angsur kembali pulih. Perkembangan Bangsa Indonesia Pada Masa Reformasi Hingga Saat Ini Di masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya yang didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Media massa seperti surat kabar, dan majalah dapat menyalurkan aspirasinya dan juga gagasannya secara bebas. Dengan dicabutnya ketetapan untuk meminta surat izin terbit SIT bagi media masa cetak, membuat media massa cetak tidak lagi khawatir dicekal melalui mekanisme pencabutan Surat Izin terbit. 2. Pendidikan di Era Reformasi. Pendidikan di masa reformasi menjalankan amanat UUD 1945 dengan mempreoritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara APBN. Selain itu, pemeritnah juga memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatifdan revolusioner. Hal ini dapat dilihat dari ditetapkannya UU Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia dari sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan UU Tahun 2003 tentang sistem Sistem Pedidikan Nasional menggantikan UU tahun 1989 yang mendefinisikan ulang pengertian pendidikan. Sesuai dengan agenda reformasi di bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit lima tahun, Pemerintah pada masa reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum yang diantaranya adalah sebagai berikut a. Kurikulum Berbasis Kompetensi KBK. Pada pelaksanaan kurikulum ini, siswa dituntut untuk aktif memperoleh informasi. Guru bertugas sebagai fasilitator untuk memperoleh informasi. KBK berupaya untuk menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP. Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaannya yang paling menonjol adalah terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada sientralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini adalah guru, dituntut untuk mampu mengembangkannhya dalam bentuk silabus pembelajaran dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. c. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 K 13 menekankan pada kompetensi berbasis sikap, ketermpilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal melalui observasi pengamatan, bertanya, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan pembelajaran. 3. Kebudayaan di Masa Reformasi. Dalam bidang kebudayaanm dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO atau oragnisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa. Upaya ini dilakukan untuk menghindari kleim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Beberapa warisan budaya Indonesia yang telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO adalah sebagai berikut - Warisan cagar yaitu Candi Borobudur di akui pada tahun 1991 Candi Prambanan di akui pada tahun 1991 Situs Prasejarah Saringan di akui pada tahun 1996. - Warisan Karya Budaya Tak Benda Wayang tahun 2003 Keris tahun 2005 Batik tahun 2009 Angklung tahun 2010 Tari saman tahun 2011, dan Noken di tahun 2012. Selain dari warisan budaya yang telah diakui tersebut diatas, masih banhyak lagi warisan budaya Indonesia yang sedang dalam proses pendaftaran di UNESCO diantaranya adalah Tenun Ikat dan Sumba, Rencong dari Aceh, Tari Tor-Tor dari Sumatra Utara, Gordang Sembirang dari Sumatra Utara, Songket dari Palembang, Ondel-Ondel dari DKI Jakarta, Reog dari Ponorogo, Sasirangan dari Kalimantan Selatan, dan warisan warisan budaya yang lainnya. Sekian penjelasan singakat tentang Perkembangan Bangsa Indonesia Pada Masa Reformasi Hingga Saat Ini, semoga bermanfaat untuk anda dan terimakasih. Sumber Kemendikbud-RI_Jakarta,2018 Penulis Iwan Setiawan, dkk Penelaah Baha Uddin, dkk Pereview Mulyana

masalah sosial yang dihadapi bangsa indonesia pasca reformasi adalah